MSNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna pada Jumat, 4 Juli 2025, dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Raperda tentang perubahan APBD 2025.
Rapat tersebut berlangsung dengan kehadiran Bupati Cirebon Imron, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD. Momen ini menjadi forum krusial dalam memastikan arah belanja daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKB meminta agar anggaran tidak bersifat normatif, melainkan responsif terhadap persoalan masyarakat di pelosok. “Keadilan pembangunan harus menyentuh daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan,” ujar Syamun dari Fraksi PKB.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan anggaran pada sektor strategis seperti pertanian, pendidikan, dan layanan dasar. Mereka meminta agar belanja daerah tidak hanya untuk operasional, tetapi menyasar manfaat nyata.
Gerindra mengingatkan pentingnya inovasi daerah dalam meningkatkan PAD dan mempercepat infrastruktur. “Pendapatan harus terus digenjot agar program pembangunan bisa optimal,” jelas Agus Ramdhoni dari Fraksi Gerindra.
Sementara itu, Golkar fokus pada penguatan sektor UMKM dan pariwisata. Fraksi ini menekankan bahwa program yang memberi dampak ekonomi langsung perlu diutamakan dalam perubahan anggaran.
Fraksi PKS mewanti-wanti agar proses perubahan RAPBD dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Penyesuaian anggaran harus berdasar kajian yang kuat, bukan sekadar formalitas,” ujar Ratna Utari dari Fraksi PKS.
Dari Fraksi NasDem, pandangan mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kebutuhan nyata. “Jangan sampai OPD hanya sekadar ganti anggaran tanpa melihat realitas lapangan,” ujar Yuki.
Fraksi Demokrat menginginkan adanya sinergi lintas OPD untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan program. “Sinergi program dan fokus hasil nyata jadi penekanan utama,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat.
Rapat ini menjadi langkah awal dari rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan respons Bupati terhadap seluruh pandangan fraksi, sebelum dibahas secara teknis bersama TAPD.
