MSNEWS.ID – PAD Kabupaten Cirebon jadi fokus utama dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon dalam pembahasan KUA-PPAS 2026 pada Senin (4/8/2025). Pembahasan ini menyoroti tantangan serta peluang dalam optimalisasi pendapatan daerah demi pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Salah satu inovasi yang disorot adalah strategi digitalisasi pajak yang sedang digenjot oleh Bapenda. Kepala Bapenda, Erus Rusamana, menyebutkan bahwa upaya ini akan meningkatkan kemudahan pelayanan serta kepatuhan pajak warga. “Kami sedang membangun sistem yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pajak dengan lebih cepat dan transparan,” ucapnya.
Target PAD 2026 ditetapkan mencapai Rp598,7 miliar yang bersumber dari 11 jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, reklame, dan PBB. Hingga saat ini, realisasi pajak baru mencapai 48 persen dari total target yang ada.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diiringi dengan pengelolaan yang bijak dan tepat sasaran. “Yang terpenting bukan hanya pendapatan meningkat, tapi juga bagaimana itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang nyata,” ujarnya.
Untuk mendorong intensifikasi, Bapenda telah membentuk Tim Operasi Pajak Daerah (OPD) di tiga wilayah: Cirebon Timur (5 personel), Tengah (9 personel), dan Barat (5 personel). Tim ini bertugas mendeteksi dan menindak potensi kebocoran pendapatan daerah.
DPRD juga akan mengevaluasi program-program yang sifatnya seremonial agar anggaran lebih difokuskan pada sektor prioritas seperti infrastruktur dan layanan publik. Langkah ini dinilai akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi PAD tidak hanya penting untuk kemandirian daerah, tetapi juga sebagai indikator efektivitas kebijakan fiskal daerah. Semua pihak sepakat untuk terus bersinergi dalam membangun Cirebon yang lebih maju.
