MSNEWS.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) di Ruang Komisi III pada Selasa (25/2/2025).
Dalam pertemuan ini, DPRD menekankan pentingnya percepatan realisasi program permukiman tematik guna mendorong perekonomian masyarakat.
Permukiman Tematik untuk Ekonomi Masyarakat
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menegaskan bahwa program permukiman tematik perlu diperbanyak agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Program ini harus dikembangkan tidak hanya di wilayah perbatasan, tetapi juga di daerah pesisir dan kawasan wisata,” ujar Anton.
Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Bapelitbangda dan SKPD terkait, guna memastikan program ini dapat berjalan optimal.
Ia juga menekankan bahwa program ini tak hanya fokus pada infrastruktur dasar, tetapi juga harus mencakup aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, turut mendukung inisiatif ini. Menurutnya, Kabupaten Cirebon membutuhkan inovasi di berbagai sektor, termasuk dalam penataan permukiman.
“Saya sepakat dengan ketua. Program permukiman tematik harus dikolaborasikan dengan SKPD lainnya agar hasilnya lebih maksimal,” kata Lukman.
DPKPP Siapkan Konsep Permukiman Tematik
Sementara itu, Melita, Kepala Bidang Kawasan Permukiman (Waskim) DPKPP Kabupaten Cirebon, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program unggulan terkait permukiman tematik.
“Sasaran utama kami adalah desa-desa yang mendapatkan SK desa perbatasan dan pesisir, dengan fokus pada infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase,” jelasnya.
Pembahasan Akan Berlanjut
Komisi III DPRD meminta agar DPKPP merinci konsep program ini lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bapelibangda serta SKPD lainnya.
Pembahasan lebih lanjut direncanakan dalam pertemuan mendatang untuk mematangkan implementasi program permukiman tematik di Kabupaten Cirebon.
