MSNEWS.ID – Kabupaten Cirebon menghelat Temu Inklusi ke-6 pada awal September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged dengan partisipasi nasional.
Acara ini menjadi forum penting bagi pemerintah, organisasi difabel, hingga masyarakat untuk memperkuat kebijakan inklusif di Indonesia.
Bupati Cirebon, Imron, menekankan pentingnya membangun gerakan dari desa agar tercipta lingkungan yang inklusif, ramah, dan adil.
Menurutnya, keberadaan regulasi desa inklusi akan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Ia menambahkan, seluruh pihak perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak disabilitas sejak lingkungan keluarga.
Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Ruddyard dalam arahannya menyebut pembangunan harus berlandaskan keadilan sosial, bukan hanya ekonomi.
Ia menegaskan RPJMN 2025–2029 menempatkan masyarakat inklusif sebagai prioritas utama untuk memastikan semua warga mendapat hak setara.
Deputi Maliki menambahkan, apresiasi bagi daerah inklusif adalah alat evaluasi nyata, bukan simbol semata, demi memastikan pelibatan disabilitas.
Data Bappenas menunjukkan, konsep Desa Inklusif kini telah diterapkan di 157 desa di lima provinsi sebagai praktik baik pembangunan ramah difabel.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan inklusi adalah amanat konstitusi. Setiap individu berhak menyumbang kemajuan bangsa.
Ia memuji konsep acara Temu Inklusi di Cirebon yang jauh dari seremonial, sederhana, tapi memberi ruang nyata bagi penyandang disabilitas.
Sejak 2014, SIGAB bersama organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan rutin menggelar acara ini sebagai wadah berbagi pengalaman.
Tema tahun ini, Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045, mencerminkan visi kolaboratif.
Melalui sinergi multipihak, praktik pembangunan inklusif diharapkan semakin meluas, mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang setara bagi semua.
