MSNEWS.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna memperoleh tambahan anggaran, khususnya untuk memperbaiki jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat.
Desakan ini disampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPRD dan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon pada Jumat (11/4/2025). Rapat tersebut membahas laporan kinerja Dinas PUTR Tahun 2024 yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Dalam sesi tanya jawab, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menyoroti maraknya keluhan warga soal kondisi jalan rusak yang kerap viral di media sosial.
“Jalan rusak sudah jadi isu yang viral. Kami ingin transparansi. Mana saja yang sudah diperbaiki? Berapa panjang dan luasnya?” tegas Anton, yang juga merupakan politisi Fraksi Golkar.
Ia mengkritik minimnya progres penanganan jalan rusak dan meminta Dinas PUTR untuk lebih terbuka soal realisasi program yang telah dijalankan.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas PUTR menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan yang sebelumnya direncanakan diperbaiki melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN akhirnya batal dilaksanakan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami butuh dukungan DPRD agar bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk perbaikan jalan rusak berat dan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur lainnya,” ujar pejabat Dinas PUTR.
Dara Darmanto, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, juga turut menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi.
“Kalau APBD tidak mencukupi, ya harus jemput bola ke provinsi. Selama ini kami lihat koordinasi belum maksimal,” ujar Dara.
Rapat ini menjadi catatan penting agar Dinas PUTR Kabupaten Cirebon tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga aktif mencari dukungan lintas instansi untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur yang sesuai harapan masyarakat.
Komisi III berharap, ke depan tidak ada lagi laporan jalan rusak yang viral dan tidak ditindaklanjuti, karena hal itu mencoreng citra pemerintah daerah.
Dengan koordinasi yang strategis dan responsif, Dinas PUTR diharapkan bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan infrastruktur yang layak dan aman.
