MSNEWS.ID – DPRD Kabupaten Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik, terutama di sektor transportasi. Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 bersama Badan Anggaran pada Selasa (5/8/2025), Dinas Perhubungan menjadi sorotan utama karena dianggap belum sepenuhnya menjawab tantangan transportasi lokal.
Raden Hasan Basori, Wakil Ketua DPRD, menyatakan bahwa infrastruktur transportasi bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari pelayanan dasar masyarakat. “Kami ingin memastikan anggaran 2026 menjawab kebutuhan nyata, terutama di bidang konektivitas dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan menyoroti perlunya strategi yang matang dari Dishub agar pembangunan yang dilakukan berdampak langsung pada kehidupan warga. “Prioritasnya harus jelas, jangan sampai program hanya bersifat simbolik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD lainnya, Teguh Rusiana Merdeka, menekankan perlunya penyelarasan program Dishub dengan arah pembangunan Kabupaten Cirebon ke depan. “Kami butuh program yang bukan hanya besar di anggaran, tapi juga besar manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
DPRD menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara dinas teknis dan lembaga legislatif demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan sistem transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terlebih, Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar sebagai wilayah penunjang kawasan metropolitan.
Konektivitas antarkecamatan, akses transportasi publik, serta manajemen lalu lintas menjadi isu yang harus segera ditangani melalui program-program strategis yang didukung anggaran memadai. DPRD berharap 2026 menjadi tahun penguatan bagi sektor transportasi daerah.
Dengan perencanaan yang baik, Dishub diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi wajah transportasi Kabupaten Cirebon, serta mendorong mobilitas yang aman dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.
