MSNEWS.ID – DPRD Kabupaten Cirebon kembali membuktikan dedikasinya dalam menyusun regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Melalui Rapat Pimpinan yang dikomandoi Wakil Ketua DPRD, Raden Hasan Basori, fokus utama rapat diarahkan pada tindak lanjut harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Kemenkumham Jawa Barat.
Kedua Raperda yang tengah dibahas mencakup sektor strategis, yaitu perlindungan koperasi dan usaha mikro, serta pengelolaan administrasi kependudukan yang lebih baik dan terstruktur. Agenda ini merupakan bentuk konkret dari aspirasi warga Kabupaten Cirebon yang selama ini menantikan solusi melalui kebijakan daerah.
Raden Hasan menyampaikan bahwa tahapan harmonisasi adalah langkah mendasar sebelum memasuki pembahasan lanjutan bersama eksekutif. “Kami ingin menjaga kualitas regulasi, baik dari sisi hukum maupun konten. Proses harmonisasi ini memastikan semua sesuai peraturan,” ungkapnya.
Lukman Hakim selaku Ketua Bapemperda menekankan pentingnya kehadiran Raperda tersebut sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah dalam mendengarkan suara rakyat. “Kami akan memastikan Raperda ini menjadi produk hukum yang memberi manfaat jangka panjang bagi warga,” tegasnya.
Langkah ini juga membuktikan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislatif, tapi juga sebagai mitra pembangunan yang aktif menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Harmonisasi yang telah dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Jabar menjadi rujukan sah dalam menyempurnakan isi dan struktur kedua Raperda tersebut.
Seluruh tahapan akan dilaksanakan secara bertahap, transparan, dan profesional demi menghasilkan perda yang efektif dan berkelanjutan. DPRD berharap pembahasan lanjutan dapat segera terlaksana dengan sinergi kuat bersama eksekutif daerah.
Upaya ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan pelayanan publik yang lebih baik.
