MSNEWS.ID – Ribuan tenaga honorer R2 dan R3 dari berbagai instansi di Kabupaten Cirebon menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (30/4/2025). Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama: kejelasan status kepegawaian, penambahan formasi ASN, dan penyesuaian upah sesuai UMK.
Sebanyak 1.656 tenaga honorer menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah memberikan kepastian atas status mereka yang selama ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyatakan dukungan penuh atas perjuangan para honorer. “DPRD bersama pemerintah daerah, termasuk Sekda, DKPSDM, BKAD, dan Bagian Organisasi, tengah merumuskan solusi konkret. Kami berkomitmen mengawal proses ini hingga ada keputusan yang berpihak pada tenaga honorer R2 dan R3,” ujar Sophi.
Sophi juga menegaskan pentingnya status kerja yang jelas dan peningkatan kesejahteraan, termasuk jika status paruh waktu diberlakukan, dengan batas waktu maksimal satu tahun.
Koordinator aksi, Anton, menyampaikan bahwa para honorer telah mengabdi bertahun-tahun dan kini berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah. “Kami minta kejelasan. Mau dibawa ke mana nasib R2 dan R3 ini?” ucapnya.
Tiga tuntutan utama yang disuarakan adalah:
-
Kejelasan status kepegawaian honorer R2 dan R3.
-
Kepastian formasi ASN yang tersisa dan penambahan formasi baru.
-
Penyesuaian upah sesuai UMK jika tetap berstatus paruh waktu, dengan harapan transisi ke status penuh waktu segera terwujud.
DPRD Kabupaten Cirebon mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan damai, serta menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan honorer secara adil, transparan, dan bertahap.
“Pengabdian tenaga honorer adalah fondasi pelayanan publik kita. DPRD tidak akan berhenti memperjuangkan nasib mereka hingga ada kebijakan yang adil dan berpihak,” tutup Sophi.
