banner 120x600
banner 120x900
banner 728x250
DPRD  

Bansos Kabupaten Cirebon: Data Tidak Akurat, DPRD Desak Reformasi Total

MSNEWS.ID – Bansos Kabupaten Cirebon menjadi sorotan penting dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, yang menilai perlunya perbaikan besar-besaran pada sistem pendataan penerima. DPRD mendorong agar pada tahun 2026, Dinsos segera menggelar program verifikasi dan validasi berbasis DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekstrem Nasional).

Langkah ini dianggap sebagai solusi tepat dalam menjamin penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan dan adil. DPRD menilai bahwa berbagai kekeliruan data penerima selama ini berdampak langsung pada ketimpangan sosial dan ketidaktepatan sasaran bantuan.

Aan Setiawan, salah satu anggota DPRD, menyoroti minimnya jumlah tenaga pendata di desa. Rata-rata hanya empat orang yang menangani ribuan data calon penerima bansos, sebuah kondisi yang dinilai tidak sebanding dan rentan kesalahan.

Selain itu, ia menyampaikan keprihatinan terhadap potensi intervensi pemerintah desa dalam proses musyawarah. Untuk itu, DPRD menganjurkan keterlibatan langsung Dinsos saat musyawarah berlangsung sebagai bentuk pengawasan lapangan.

Nurholis, rekan Aan di DPRD, menambahkan bahwa pelaksanaan pendataan seharusnya dilakukan secara door to door oleh pendamping PKH. Ia juga menekankan bahwa pendataan harus steril dari tekanan pihak manapun, termasuk aparatur desa.

BACA JUGA :  Petani Cirebon Sampaikan Aspirasi Saat Reses DPRD di Sindanglaut

Menanggapi hal tersebut, Hafid selaku Kepala Dinsos menyatakan kesiapan dinasnya untuk menindaklanjuti seluruh masukan. Ia menyebut bahwa validasi DTSEN akan dijalankan sesuai petunjuk teknis dari Kemensos RI.

Lebih jauh, Dinsos menargetkan digitalisasi sistem pendataan demi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas distribusi bantuan sosial. Hal ini juga akan diperkuat dengan program layanan sosial lainnya, termasuk untuk lansia dan perempuan.

Capaian ini menjadi harapan baru bagi Kabupaten Cirebon. Dengan pendataan ulang berbasis DTSEN, penyaluran bansos diharapkan lebih merata, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.

Data dari BPS mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon berada di angka 11,2%. Melalui reformasi data yang kuat, diharapkan indeks kesejahteraan masyarakat Cirebon dapat terus meningkat ke depannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *