MSNEWS.ID – Antikorupsi menjadi prioritas DPRD Cirebon dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik menyimpang. Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, saat menghadiri rapat koordinasi antikorupsi se-Jawa Barat di Bandung.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Pakuan, Rabu (4/6/2025), Sophi menyatakan bahwa DPRD siap mendukung langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah melalui penguatan sistem dan kolaborasi lintas lembaga.
“Kami berkomitmen memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan transparansi agar pembangunan berjalan optimal,” ujar Sophi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa korupsi kultural seringkali muncul dari kegiatan yang tampak legal namun tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Ini perlu diubah dari hulu, lewat perencanaan yang matang dan sistem yang jujur,” ujarnya.
Korupsi juga muncul dalam bentuk struktural, yaitu korupsi yang melekat dalam mekanisme birokrasi yang buruk. Untuk itu, sistem birokrasi harus dibenahi agar tidak menciptakan celah penyimpangan.
Kepala BPKP Jawa Barat, Adi Germawan, menekankan bahwa tindakan preventif adalah cara paling efektif dalam menanggulangi korupsi. “Kami hadir sebagai mitra pemerintah dalam memastikan tidak ada celah kecurangan melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran,” tuturnya.
Selain peran pengawasan, penting juga memperbaiki rantai pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan efisien. Ini menjadi bagian dari integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, turut menekankan perlunya kolaborasi antarsektor dalam menjaga integritas daerah. “Kami mengajak kepala daerah untuk terus meningkatkan komitmen dan transparansi,” tegasnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman berisi lima poin komitmen bersama serta sesi foto bersama seluruh peserta sebagai wujud nyata sinergi antikorupsi di Jawa Barat.
