MSNEWS.ID – Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan komitmen penuh memperjuangkan hak buruh. Ketua DPRD Sophi Zulfia menuturkan, legislasi, pengawasan, dan anggaran akan diarahkan untuk memastikan kesejahteraan pekerja benar-benar terjamin.
Dalam audiensi bersama Aliansi Buruh Cirebon, Sophi menekankan bahwa masalah mendasar seperti rendahnya upah, jam kerja panjang, hingga minimnya jaminan sosial, harus diselesaikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, gotong royong pemerintah, legislatif, dan organisasi buruh menjadi kunci penyelesaian yang menyeluruh.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Raden Hasan Basori menyampaikan bahwa forum dialog buruh dan legislatif tidak boleh berhenti di satu pertemuan. Ia menilai keberlanjutan audiensi akan membuat aspirasi buruh cepat ditindaklanjuti, serta kebijakan dapat lebih responsif terhadap kondisi lapangan.
Perwakilan buruh, Asep, mengungkapkan bahwa kebutuhan utama pekerja meliputi tiga hal pokok, yakni upah sesuai kebutuhan hidup layak, jam kerja sesuai undang-undang, serta jaminan sosial wajib dari perusahaan. Aliansi mendesak DPRD untuk aktif memastikan pelaksanaan aturan ini tidak hanya di atas kertas, melainkan juga di lapangan.
Meski fokus membela buruh, Aliansi tetap mendukung terciptanya iklim investasi positif di Cirebon. Namun, Asep menegaskan kesejahteraan pekerja tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi semata. Prinsip keberlanjutan dan inklusivitas harus berjalan seiring.
DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan dorongan pembentukan Perda pro-buruh, pengawasan ketat norma ketenagakerjaan, hingga mengeluarkan rekomendasi resmi dari kunjungan kerja. Langkah ini diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai wakil rakyat.
Audiensi ini menjadi momentum awal yang menunjukkan keterbukaan DPRD terhadap masukan buruh. Harapannya, ruang dialog yang dibangun mampu melahirkan kebijakan adil, meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
