DPRD Kabupaten Cirebon kembali menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Dalam rapat Banggar DPRD bersama Dinas Kesehatan terkait KUA-PPAS 2026, perhatian besar diberikan pada pelayanan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Ketua DPRD, Sophi Zulfia, secara tegas menyuarakan aspirasi masyarakat yang masih mengeluhkan kualitas layanan di RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled. Padahal, kedua rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dengan tenaga medis berpengalaman.
Sophi mempertanyakan mengapa rumah sakit milik pemerintah belum mampu menyamai standar pelayanan rumah sakit swasta. Ia meminta Pemkab segera melakukan evaluasi total terhadap manajemen, insentif tenaga kesehatan, hingga penyediaan alat medis.
Sorotan juga datang dari Aan Setyawan, anggota Banggar DPRD. Ia prihatin dengan kebijakan pemotongan anggaran BPJS yang berdampak pada pelayanan. Beberapa pasien BPJS bahkan dilaporkan hanya dirawat sebentar dan segera dipulangkan meski kondisi belum stabil.
Menurut Aan, pengurangan anggaran BPJS bisa memicu dominasi rumah sakit swasta yang lebih responsif terhadap pasien. Ia mendesak agar pemerintah daerah memperkuat sistem layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat kecil.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Kepala Dinkes Cirebon, Eni Suhaeni, memastikan bahwa Pemkab telah menganggarkan dana untuk program jaminan kesehatan lokal. Ini ditujukan untuk warga miskin yang belum terdaftar dalam program nasional BPJS.
Eni juga menegaskan bahwa target pelayanan minimal terus diupayakan tercapai. Termasuk di antaranya peningkatan imunisasi bayi, penurunan kematian ibu dan bayi, serta pencegahan penyakit kronis dan menular.
Ia menyambut baik dukungan DPRD dan memastikan setiap masukan akan dimasukkan ke dalam rencana program strategis kesehatan tahun depan. Eni berharap sinergi ini akan mempercepat pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Cirebon.
Kerja sama erat antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi langkah penting dalam memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Pelayanan kesehatan yang adil dan merata kini menjadi target bersama.
