MSNEWS.ID – Dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan perlunya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal.
Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Dinas Pendidikan itu menjadi wadah strategis membahas arah pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal.
Wakil Ketua DPRD Raden Hasan Basori menyampaikan, pentingnya pengalokasian anggaran secara proporsional demi peningkatan kualitas guru dan fasilitas penunjang belajar.
“Pendidikan harus menyentuh semua wilayah, terutama yang selama ini kurang terjangkau. Anggaran tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD lainnya, Nana Kencanawati, menambahkan bahwa suara dari masyarakat di lapangan harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
Menurut Nana, KUA-PPAS adalah momen krusial memastikan agar anggaran pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan daya saing generasi muda.
Ia berharap agar tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.
DPRD juga meminta Dinas Pendidikan agar menyusun program-program unggulan yang menyasar kesetaraan layanan pendidikan untuk semua kalangan anak-anak.
Peningkatan mutu guru, distribusi tenaga pengajar, dan program pelatihan berkelanjutan jadi fokus yang disarankan untuk menyokong kemajuan pendidikan Cirebon.
Dengan dukungan anggaran yang berpihak, Cirebon diharapkan mampu mencetak generasi cerdas, kreatif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Langkah DPRD Cirebon ini dinilai menjadi angin segar dalam upaya memperkecil kesenjangan pendidikan yang masih terjadi di beberapa kecamatan.
Kolaborasi antara legislatif dan Disdik diharapkan melahirkan terobosan kebijakan yang mampu mewujudkan pendidikan adil, merata, dan berkualitas.
Transformasi pendidikan di Cirebon tidak hanya dimulai dari pembangunan, tetapi juga dari visi kuat dan komitmen terhadap peningkatan kualitas manusia.
