MSNEWS.ID – DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Pemkab untuk menyesuaikan kebijakan anggaran daerah agar lebih berpihak pada kebutuhan mendesak warga, terutama infrastruktur jalan. Ketua DPRD, Sophi Zulfia, menyuarakan keprihatinannya atas masih minimnya anggaran untuk sektor krusial tersebut.
Dalam rapat Badan Anggaran DPRD pada 4 Agustus 2025, Sophi menyampaikan bahwa anggaran belanja modal jalan dan irigasi dalam KUA 2026 hanya dialokasikan sekitar Rp 170 miliar dari total belanja daerah Rp 4,39 triliun. Ia menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan urgensi perbaikan jalan yang menjadi keluhan utama masyarakat.
Sebagai tokoh perempuan pertama yang memimpin DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi berkomitmen untuk memperjuangkan agar minimal Rp 300 miliar dialokasikan khusus untuk jalan. Menurutnya, keberadaan jalan yang baik berdampak langsung pada keselamatan dan roda ekonomi masyarakat.
“Aspirasi warga dari kegiatan reses selalu menyebut jalan rusak sebagai masalah utama. Ini harus ditindaklanjuti secara konkret dalam APBD,” tegasnya. Ia juga menyarankan agar dana untuk acara seremonial dikaji ulang dan dialihkan ke proyek infrastruktur.
Masyarakat Kabupaten Cirebon dinilai sudah sangat vokal menyampaikan kebutuhan mereka, bahkan sampai melakukan aksi damai karena kondisi jalan yang rawan kecelakaan. Sophi menegaskan, aspirasi itu jangan diabaikan karena menyangkut hak dasar warga.
DPRD juga menekankan bahwa sektor kesehatan tidak kalah penting untuk mendapat perhatian dalam APBD 2026. Keseimbangan antara fisik dan layanan publik menjadi kunci pembangunan daerah yang berkeadilan.
Dengan langkah-langkah strategis dan evaluasi menyeluruh, diharapkan arah kebijakan Pemkab Cirebon ke depan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat luas. DPRD siap mengawal proses ini hingga terealisasi.
