MSNEWS.ID – DPRD Kabupaten Cirebon melalui Komisi IV menyerukan reformasi kebijakan kesehatan dengan mendorong solusi terhadap masalah BPJS dan penyesuaian data DTSEN. Hal ini terungkap dalam kunjungan mereka ke Kementerian Sosial RI, Kamis (26/6/2025).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Cirebon, Sophi Zulfia, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap data kepesertaan BPJS yang masih di bawah target nasional. Ia menilai ini berdampak langsung terhadap akses kesehatan warga.
Paragraf 3:
“Banyak warga yang mengeluh karena status PBI mereka tiba-tiba nonaktif, padahal mereka rutin menggunakan layanan kesehatan,” tegas Sophi. Hal ini menunjukkan perlu adanya pembaruan sistem verifikasi peserta.
Diketahui, sejak tahun 2025, DTKS dihapus dan digantikan oleh DTSEN, data baru yang mengklasifikasikan rumah tangga berdasarkan kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10.
Namun implementasi DTSEN menuai kritik karena banyak warga miskin justru tidak terdaftar. “Ada warga yang penghasilannya di bawah UMR, tapi datanya masuk desil 6. Ini patut dipertanyakan,” lanjut Sophi.
Senada, Wakil Ketua Komisi IV Eryati menegaskan bahwa akurasi data sangat menentukan keberhasilan program sosial. Ia mendesak adanya audit dan evaluasi terpadu terhadap sistem pemadanan data.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV Khanafi menawarkan alternatif berupa Jamkesda, solusi jaminan kesehatan daerah yang bisa menjangkau warga tidak mampu yang tidak terakomodasi oleh BPJS pusat.
Sementara Nawir dari Pusdatin Kemensos menjelaskan, DTSEN dipilih karena lebih representatif dalam menentukan penerima bansos. Sistem desil digunakan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan.
Ia juga menyampaikan sejumlah alasan data warga dinyatakan tidak layak, seperti meninggal dunia, data ganda, atau tidak ditemukan dalam validasi administratif.
Langkah Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini menunjukkan kepedulian serius terhadap pemerataan layanan kesehatan dan keadilan sosial yang lebih menyeluruh.
