MSNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna guna membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (19/3/2025).
Dalam agenda tersebut, turut disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, memimpin jalannya sidang yang berlangsung di Ruang Paripurna Abhimata.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Cirebon Imron, Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman, anggota DPRD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Menurut Sophi Zulfia, revisi Perda Nomor 12 Tahun 2016 bertujuan untuk menyesuaikan struktur perangkat daerah agar lebih efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik.
“Dengan adanya perubahan ini, kami berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal dalam menjalankan tugasnya dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Bahori, juga menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui reses, audiensi, dan diskusi publik.
Fokus utama meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi daerah.
“Semua usulan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyambut baik keputusan DPRD dan menilai perubahan struktur perangkat daerah sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kami apresiasi dukungan DPRD dalam penyempurnaan struktur ini agar pelayanan publik semakin meningkat,” katanya.
DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
