MSNEWS.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menekankan pentingnya solusi bagi permasalahan bantuan pendidikan di lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
Hal ini disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah X Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pihak, termasuk Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Cirebon, serta perwakilan sekolah swasta Kabupaten Cirebon.
Mereka membahas kebijakan terbaru Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, serta Surat Edaran (SE) terkait percepatan penyerahan ijazah yang dikeluarkan oleh Disdik Jabar.
Sophi Zulfia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik, terutama dalam penyediaan bantuan bagi lembaga pendidikan swasta.
“Saat ini, belum ada program bantuan pendidikan untuk sekolah swasta di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, kami akan membahas langkah-langkah konkret bersama dinas terkait,” ujarnya.
Ia juga berharap agar setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025, upaya mencari solusi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
“Dengan kepemimpinan baru, kami berharap diskusi mengenai bantuan pendidikan ini bisa lebih progresif,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, juga dibahas kendala penyerahan ijazah akibat tunggakan biaya sekolah. Berdasarkan data dari PGSI Kota Cirebon, tunggakan siswa di Kota Cirebon mencapai Rp5 miliar, jumlah yang hampir sama dengan yang terjadi di Kabupaten Cirebon.
Ketua PGSI Kota Cirebon, Dede Permana, menyebut bahwa tunggakan ini terutama berasal dari jenjang SD dan SMP swasta.
Sophi menuturkan bahwa anggota DPRD menerima banyak aduan dari masyarakat terkait pengambilan ijazah yang tertahan akibat tunggakan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak swasta dan pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat ini bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus membahas percepatan penyerahan ijazah dan bantuan pendidikan hingga ditemukan solusi konkret.
“Kami ingin permasalahan pendidikan di Jawa Barat bisa segera teratasi,” katanya.
Meski SE Disdik Jabar awalnya hanya menyasar sekolah negeri, dampaknya turut dirasakan oleh sekolah swasta. Banyak alumni sekolah swasta kini berharap ijazah mereka dapat segera diberikan tanpa hambatan.
Dengan koordinasi lintas instansi yang lebih erat, diharapkan ada solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan bagi pendidikan di Kabupaten Cirebon.
