MSNews.id – Cirebon, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti potensi besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski berperan sebagai lumbung pendapatan, sektor ini dinilai masih belum memberikan kontribusi maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menegaskan perlunya optimalisasi BUMD guna meningkatkan kemandirian APBD.
Ia menilai, PAD Kabupaten Cirebon yang baru mencapai Rp 750 miliar masih bisa didongkrak lebih tinggi jika sektor BUMD dikelola dengan lebih baik.
“PAD kita masih jauh dari ideal. Potensi BUMD sangat besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), serta perwakilan BKC dan BCJ.
BUMD perbankan seperti Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) menjadi salah satu sektor yang disoroti.
Hasan menjelaskan bahwa BKC sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sementara BCJ merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“BKC memiliki kepemilikan saham 100 persen milik Pemda, sedangkan BCJ berbagi saham dan profit dengan Pemprov Jabar. Per Juli 2023, dividen dari BKC sudah mencapai Rp 8 miliar, tetapi masih bisa ditingkatkan,” ungkapnya.
Menurut Hasan, optimalisasi dividen dari BUMD bisa dilakukan dengan memperluas layanan jasa keuangan, meningkatkan penyerapan dana simpanan, serta memperkuat strategi bisnis agar tetap kompetitif dengan perbankan swasta.
Ia juga menyoroti kurangnya dukungan permodalan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap BUMD. Sesuai peraturan bupati (Perbup), BKC seharusnya mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 50 miliar.
Namun, hingga kini, pemerintah daerah baru merealisasikan Rp 30 miliar.
“Penyertaan modal yang tidak optimal jelas menjadi kendala. Akses permodalan harus diperbaiki agar BKC dan BCJ bisa lebih kompetitif,” tegasnya.
Hasan pun menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemda dalam mendorong masyarakat menggunakan layanan BUMD.
Dengan jumlah penduduk sekitar 2,3 juta jiwa, Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar bagi BKC dan BCJ. Jika 60 persen warga diarahkan untuk memanfaatkan layanan bank daerah, pendapatan akan meningkat secara signifikan.
Selain sektor perbankan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga menjadi perhatian. Hasan menilai, meski kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan program Sustainable Development Goals (SDGs), PDAM masih menghadapi berbagai kendala.
“Infrastruktur PDAM masih menggunakan aset lama dan sering mengalami kebocoran. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Ke depan, Hasan berharap Pemda lebih serius dalam mendukung permodalan dan pengembangan BUMD.
Jika dikelola dengan baik, BUMD dapat menjadi tulang punggung PAD dan membantu mewujudkan kemandirian fiskal bagi Kabupaten Cirebon.
