MSNews.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk segera memberantas praktik penggelembungan anggaran atau mark up.
Praktik tersebut dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang mencuri uang rakyat.
“Budaya mark up, penggelembungan nilai barang, proyek, dan anggaran itu adalah korupsi. Itu sama saja dengan merampok uang rakyat,” tegas Presiden dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12/2024). “Kalau bikin proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan bilang Rp150 juta,” tambahnya dengan nada tegas.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah preventif melalui digitalisasi, seperti e-catalog, e-government, dan govtech.
Program-program tersebut, menurutnya, telah diterapkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya mark up dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Musrenbangnas yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas ini menjadi ajang strategis untuk menyampaikan pesan penting tersebut.
Acara ini juga merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menteri koordinator, menteri, kepala badan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan pejabat daerah dari seluruh Indonesia, acara ini mendapat perhatian serius.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering kali disebabkan oleh praktik mark up.
Untuk itu, ia meminta semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, bersatu dalam memberantas kebiasaan buruk tersebut.
“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, dan mark up. Ini adalah tugas bersama yang melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai nilai kebocoran anggaran, Presiden menyatakan akan membeberkan detailnya pada kesempatan lain. Ia bahkan mempertimbangkan untuk membahas isu ini secara khusus dalam sidang kabinet.
“Kalau perlu di sidang kabinet nanti, khusus mungkin bupati dan gubernur saya undang,” ungkapnya.
Musrenbangnas kali ini tidak hanya menjadi forum diskusi strategis, tetapi juga momen untuk menunjukkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan yang lebih bersih dan transparan.
Prabowo berharap semua aparat, baik di pusat maupun daerah, benar-benar menjalankan instruksi ini untuk memastikan kepercayaan rakyat tetap terjaga.
